Empat Poin Nota Kesepahaman Mogok Kerja Penyedia Jasa Pariwisata Labuan Bajo

MANGGARAI BARAT | Pada hari ini, Sabtu (30/07/2022) bertempat di restoran Sukarasa GG Pengadilan. Dengan kami menyampaikan nota kesepahaman bersama:

Pertama, Kami asosiasi penyedia jasa pariwisata di Labuan Bajo dan Setiap pelaku pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, menyepakati sebuah keputusan bersama sebagai bentuk terhadap aksi kebijakan otoriter dari pemerintah pusat terkait dengan tarif masuk Taman Nasional Komodo yang diberlakukan per 1 Agustus 2022 maka, kami menghentikan semua jenis pelayanan jasa pariwisata di kepulauan Taman Nasional dan di seluruh destinasi wisata di Kabupaten Manggarai Barat mulai tanggal 1 Agustus-31 Agustus 2022, sebagai bentuk aksi protes dan penolakan kami terhadap kebijakan kenaikan harga tarif masuk Taman Nasional Komodo oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Baca Juga: Kenaikan Harga Tiket Masuk di Pulau Konservasi, Keuskupan Ruteng Perjuangkan Pariwisata Holistik

Kedua, Menyadari konsekuensi dari kebijakan kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo yang di Monopoli oleh PT Flobamor sehingga menyebabkan kemiskinan seluruh pelaku pariwisata serta masyarakat Kabupaten Manggarai Barat serta Masyarakat Indonesia umumnya.

Kami dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun dalam menyepakati komitmen pemberhentian semua aktivitas pelayanan jasa pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat yang akan dimulai pada tanggal 01 Agustus-31 Agustus 2022.

Baca Juga: Muka Komodo di Pulau Padar dan Rinca Masih Sama, tapi Tarif Tiket Masuk Beda

Baca Juga: Harga Tiket Rp 3,75 hanya Berlaku di Wilayah Konservasi, Tarif Masuk Pulau Rinca Tetap Sama

Ketiga, Atas dasar musyawarah mufakat pertanggal hari ini (30/07/2022), kami tunduk dan patuh serta siap menerima segala konsekuensi yang telah disepakati. Apabila ada pelaku pariwisata perorangan maupun perusahaan yang melanggar komitmen bersama ini, siap menerima sanksi dan konsekuensi, di antaranya:

a. Pemilik kapal wisata, pemilik penyedia jasa transportasi darat, pemilik restoran, pemilik hotel, fotografer, guide, pelaku usaha kuliner akan diberi sanksi tegas apabila ada pihak yang melanggar.