Analisis Hukum Terkait Kecakapan Hukum dalam Kesepakatan Formapp dan Asosiasi Pariwisata Manggarai Barat

Oleh Marsel Nagus Ahang, SH
(Aktivis LSM Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat & Lawyer/pengacara)

Mengenang aksi unjuk rasa dari Formapp dan asosiasi pariwisata Labuan Bajo pada tanggal 1 Agustus 2022 di Bandara Komodo, sungguh sangat menarik perhatian publik tentang aksi demo tolak kenaikan tarif ke tempat wisata Taman Nasional Komodo.

Baca Juga: Marsel Ahang Mengutuk Kekerasan Aparat terhadap Demonstran

Baca Juga: Marsel Ahang: Sikap Formapp Mabar Bukan Sikap dari Semua Masyarakat di Manggarai Barat

Aksi unjuk rasa tersebut ibarat sebuah akrobat, di mana Polisi, Brimob dan TNI siaga satu dalam menjaga keamanan di saat aksi berlangsung.

Sebelum aksi demo dimulai, Ketua Formapp Mabar Rafael Todowela dan sejumlah 24 asosiasi pariwisata beramai-ramai menandatangani kesepakatan dalam bentuk memorandum of undestanding dengan dibubuhi tanda tangan di atas materai sepuluh ribu.

Todowela sebelumnya dalam vidio rekaman terlihat memberikan pernyataan akan membakar siapapun yang melakukan aktivitas saat aksi penolakan berlangsung dari tanggal 1-31 agustus 2022.

Saat aksi unjuk rasa pada tanggal 1 agustus 2022 yang bertujuan menolak kenaikan tarif tiket ke wisata Komodo, tiba-tiba Todowela dan kawan-kawanya ditangkap dan langsung ditahan di Polres Manggarai Barat.

Pada malam harinya setelah mereka ditangkap dan menjadi begitu viral, asosiasi pariwisata dan ketua Formapp langsung menyampaikan permohonan maaf ke publik atas insiden tersebut dan mendukung secara mendadak bahkan membuat pernyataan untuk menyetujui kenaikan tarif ke wisata Komodo.