• Minggu, 27 November 2022

Kominfo Minta Peran Stakeholders Jaga Kedaulatan Ruang Virtual

- Selasa, 27 September 2022 | 15:25 WIB
Upacara Peringatan Hari Bhakti Postel ke-77 di Bandung (Ist )
Upacara Peringatan Hari Bhakti Postel ke-77 di Bandung (Ist )

BANDUNG | Keberadaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memiliki arti penting sebagai regulasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan insfrastruktur digital yang semakin rata terbangun.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan kehadiran UU PDP menjadi regulasi untuk menjaga kedaulatan ruang virtual negeri ini.

"Sama seperti perjuangan Soetoko bersama para pahlawan AMPTT dalam membebaskan Jawatan PTT yang sekaligus merintis awal mula sektor pos dan telekomunikasi Indonesia, serta menjaga kedaulatan secara ruang fisik, Saat ini, tentunya dibutuhkan suatu regulasi yang mengatur layer-layer di atasnya," tuturnya seperti dibacakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo, Hary Budiarto dalam Upacara Peringatan Hari Bhakti Postel ke-77 di Bandung, pada Selasa (27/09/2022).

Baca Juga: Gencar Vaksinasi WNA Demi Pemulihan Ekonomi dan Pariwisata

Perjuangan dalam menjaga kemerdekaan di ruang digital tentu saja membutuhkan kolaborasi dan sinergi stakeholders dan mitra ekosistem komunikasi dan informatika.

"Tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam proses perjuangan dalam menjaga dan merdeka di ruang digital ini. Kolaborasi dan sinergi dalam meneruskan semangat perjuangan Bapak dan Ibu Veteran Postel diperlukan untuk bersama-sama kita wujudkan transformasi digital Indonesia demi ketangguhan dan pertumbuhan nasional Indonesia yang semakin maju," ungkap Kabalitbang SDM Kementerian Kominfo.

Belum lama ini, Pemerintah dan DPR RI menyetujui proses pengesahaan RUU Pelindungan Data Pribadi disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang.

Baca Juga: Ini Arti Kata Healing Kalangan Anak Muda yang Sedang Populer

"Masih hangat dalam ingatan kita bagaimana tepat satu minggu yang lalu atau 20 September 2022 setelah pembahasan intensif terhadap 371 Daftar Inventasisasi Masalah sejak tahun 2020. Proses pembahasan panjang tersebut telah menghasilkan dan menyepakati sebuah undang-undang yang substantif dan komprehensif," tutur Hary Budiarto.

Halaman:

Editor: Waldus Budiman

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Gempa Susulan Mag 4,1 Kembali Guncang Cianjur

Sabtu, 26 November 2022 | 06:16 WIB

Pimpinan Yayasan Tahfidz Datangi Lokasi Gempa Cianjur

Jumat, 25 November 2022 | 12:39 WIB

Korban Gempa Cianjur, Polri Temukan 5 Jenazah

Jumat, 25 November 2022 | 12:35 WIB
X