Tindakan Otoriter Polres Manggarai Barat dan Brimob Polda NTT Harus Ditinggalkan

POSFLORES.COM | Marsel Nagus Ahang SH, Ketua LSM LPPDM (Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat) mengecam keras segala bentuk penyiksaan dan penganiayaan terhadap massa demonstran dari FORMAPP dan asosiasi pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat.

BACA JUGA: Ditanyai Soal Kekerasan yang Dilakukan Aparat Kepolisian, Kapolres Mabar Hanya Bisa Jawab Ada Aksi Ada Reaksi

Kecaman tersebut merupakan sikap Marsel Ahang atas tindakan aparat kepolisian dan Brimob dari Polda NTT yang melakukan tindakan sewenang-wenang kepada demonstran sebagaimana tampak dalam video yang beredar, Selasa, 2 Agustus 2022.

Baca Juga: Boikot Layanan Pariwisata, Wisawatan Asing Dijemput dengan Mobil Pemda

"Apa yang dilakukan oleh Polres Manggarai Barat dan Brimob dari Polda NTT adalah bentuk dari sebuah pelanggaran aturan internal kepolisian," jelas Marsel kepada media ini via WhatsApp, Rabu, 3 Agustus 2022.

Atas nama Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat Marsel Ahang menegaskan agar tindakan otoriter Polres Manggarai Barat dan Brimob Polda NTT harus ditinggalkan.

Baca Juga: Stefanus Gandi Menilai Kenaikan Harga Tiket ke TNK Kental Otoritarianisme

Menurut Marsel, pihak kepolisian mestinya berpedomaan pada Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.

"Penggunaan cara cara penyiksaan atau penganiayaan, dan pengancaman dalam memaksa pengampunan terduga tindak pidana, serta melarang tidak boleh aksi demo merupakan praktek kejam peninggalan masa Orde Lama dan otoriter yang harus ditinggalkan oleh Polri secara kelembagaan," tegas Marsel.