• Selasa, 16 Agustus 2022

Marsel Nagus Ahang: Saya Meminta agar Kapolri Copot Kapolres Manggarai Barat dan Kapolda NTT

- Rabu, 3 Agustus 2022 | 05:50 WIB
Marsel Ahang  (Instagram ahangmarsel )
Marsel Ahang (Instagram ahangmarsel )

POSFLORES.COM | Ketua LSM Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) Marsel Nagus Ahang, SH meminta agar Kapolri mencopot Kapolres Manggarai Barat dan Kapolda NTT.

Hal tersebut disampaikan Marsel ketika dihubungi media ini untuk memberikan tanggapan terkait tindakan polisi yang melakukan kekerasan terhadap demonstran yang menolak kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo.

"Saya meminta agar Kapolri copot Kapolres Manggarai Barat dan Kapolda NTT, negara ini aman dan tentram. Jangan hanya karena kepentingan PT Flobamor, dan kepentingan Gubernur Laiskodat semua pasukan Polri turun untuk mengamankan aksi demo," ujar Marsel ketika dihubungi via WhatsApp, Selasa, 2 Agustus 2022.

Marsel Ahang juga meminta agar pasukan Brimob dan Gegana ditarik kembali ke kesatuan mereka di Kupang.

Dalam keterangan yang diberikan Marsel kepada media ini, memang benar ada peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang tata cara pengamanan perkara penyampaian pendapat di muka umum, serta Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (protap Dalmas).

Marsel menjabarkan poin-poinnya adalah sebagai berikut:
a. Melindungi hak asasi manusia, b. Menghargai asas legalitas, c. Menghargai ptinsip praduga tidak bersalah dan d. Menyelenggarakan keamanan.

Marsel menilai pihak kepolisian seolah tidak memahami aturan. Ia menegaskan bahwa peserta demo harus diperlakukan secara manusiawi, tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan, serta diintimidasi.

"Dari hal tersebut polri seolah tidak paham dengan aturan, karena pemukulan massa aksi dengan dalil keamanan darurat dan terpaksa harus dihindari. Peserta demo anarkis harus diperlakukan secara manusiawi, tidak boleh dianiaya, diseret dilecehkan, (dan) diintimidasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Marsel menjelaskan bahwa para pendemo tentu mengacu pada UU No. 9 Tahun 1998. Dan hak sebagai warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi oleh konstitusi, yakni pasal 28 E UUD 1945.

Halaman:

Editor: Yon Sahaja

Tags

Terkini

Ungkap Kasus Brigadir J, Komnas HAM Punya Dua Tugas

Selasa, 9 Agustus 2022 | 13:20 WIB
X