• Kamis, 26 Mei 2022

Meski Kantongi BHT, Polres Manggarai Batalkan Laporan Ambrosius

- Sabtu, 14 Mei 2022 | 15:19 WIB
Kantor Polres Manggarai (Foto: Ist)
Kantor Polres Manggarai (Foto: Ist)

MANGGARAI | Kepolisian Resor (Polres) Manggarai, NTT membatalkan atau menolak laporan Ambrosius Ndagu (90) warga Wakat, Desa Cumbi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai.

Laporan yang dibuat Ambrosius itu berkaitan dengan tindakan penyerobotan lahan miliknya yang dilakukan oleh sekelompok orang, Minggu (11/05/2022) lalu.

Penolakan itu disampaikan pihak Polres manggarai melalui surat tertanggal 03 November 2021.

Dalam surat yang ditujukan kepada Ambrosius, pihak Polres Manggarai mengaku telah melakukan penyelidikan. Namun karena tidak memiliki alat bukti berupa sertifikat kepemilikan, pihak Polres Manggarai tidak dapat melanjutkan laporan tersebut.

Baca Juga: Warga Desa Cumbi Minta Bantuan, Pemda Manggarai Diduga Tak Gubris

Kepada wartawan, Ambrosius menjelaskan, dirinya mengaku heran atas putusan pihak Polres Manggarai yang menolak laporannya.

Padahal, sebut Ambrosius, atas tanah yang diserobot sekelompok orang itu, dirinya memiliki Bukti Hukum Tetap (BHT) kepemilikan berupa putusan Pengadilan Negeri Ruteng nomor 16/PN.RUT/PDT/1978 tanggal 07 September 1978 yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor 46/PTK/1979/PDT tanggal 28 April 1980.

"Menurut pihak Polres, BHT yang dikeluarkan Pengadilan bukan alat bukti. Kata mereka (Polres_red), alat bukti harus berupa sertifikat. Padahal sepengetahuan kami, BHT ini statusnya sama dan atau lebih tinggi dari Sertifikat," ujar Ambrosius, Jumaat (13/05/2022) kemarin.

Ambrosius mengaku menyesal atas putusan pihak Polres Manggarai yang menolak atau tidak melanjutkan laporan tersebut.

Katanya, saat ini tanah miliknya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kupang itu telah dikerjakan oleh pihak penyerobot.

Ia menjelaskan, dirinya bersama keluarga tidak berani mencegat pihak penyerobot karena sering membawa benda tajam untuk mengancam keluarganya.

Ambrosius pun mengaku, saat ini dirinya bersama keluarga merasa tidak nyaman karena sering mendapatkan ancaman dari pihak penyerobot.

Sejarah Tanah

Tanah yang kini diserobot oleh sekelompok orang itu memiliki ukuran kurang lebih empat hektare.

Tanah tersebut sebelumnya pernah diperkarakan perdata oleh Penguggat Hermanus Barus (alm) pada tahun 1978.

Gugatan Hermanus Barus saat itu dinilai tidak memiliki alat bukti yang kuat. Alhasil, tanah tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng nomor 16/PN.RUT/PDT/1978 tanggal 07 September 1978 kembali dikuasai oleh Ambrosius Ndagu.

Atas putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Hermanus selaku penggugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Kupang dengan register perkara nomor 46/PTK/1979/PDT.

Permohonan banding tersebut diputuskan pada 28 April 1980. Dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Kupang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng atau tetap memenangkan Ambrosius Ndagu.

Editor: Ignasius Tulus

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X